uraikan mengenai tujuan perlindungan terhadap tenaga kerja. By M. uraikan mengenai tujuan perlindungan terhadap tenaga kerja

dan kewajibannya karena selama ini tenaga kerja berada di posisi yang jauh di bawah pengusaha. Pasal 6 : setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha; 4. Selanjutnya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri harus diatur dengan undang-undang tersendiri. 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi BidangUNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1969. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk. Penyerapan Tenaga Kerja Penyediaan lapangan kerja merupakan. 1 Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, SALES PROMOTION GIRL, DAN SERAGAM KERJA. Abstrak . 1. hubungan industrial; f. 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat: Menegakkan masalah perlindungan dan jaminan terhadap tenaga kerja; Melaksanakan berbagai instrumen internasional tentang hak-hak tenaga kerja yang telah diratifikasi; Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak. Cheryl Michelia Valerie Japian Abstract. 09 Jan 2023. Perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dikupas tuntang dalam Undang-Undang No. 3. kesempatan kerja; c. Agar setiap orang mengetahuinya. perlindungan terhadap tenaga kerja. 24 Satjipto Raharjo. Tetapi menanggapi pertanyaan apakah. Tujuan Pemutusan Hubungan Kerja Pemutusan Hubungan Kerja memiliki tujuan yang berkaitan erat dengan alasan terjadinya PHK. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1969. 75-76. kerja, maka yang menjadi kewajiban pengusaha adalah menyediakan 4 Fathul Muin, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), Jurnal Cita Hukum, Vol. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan. (2)mengganggu tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal tersebut. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja sering disebut juga sebagai dasar dari berbagai peraturan yang ada terkait dengan Keselamatan Kerja di Indonesia. Hubungan Kerja Bab X : Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan. Berikut penjelasannya: Jam Kerja. termasuk didalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan. 87 mengenai kebebasan berserikat dan. Winfield, dan Bias dalam bukunya Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa “tujuan hukum adalah menciptakan dan melindungi hak-hak (legal rights)”. c. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja harus optimal dan efektif. dan keselamatan kerja. perdagangan orang, terlebih perempuan dan anak yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan d. 1. 1. Penutup. sehingga perlu dianalisis mengenai perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap tenaga kerja lokal atas penggunaan tenaga kerja asing dalam perusahaan, serta apa upaya hukum yang dapat dilakukan olehUU No. Berikut dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia menurut UUD 1945: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemausiaan. 1 Pengertian Pemberhentian. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Pada Pasal 7 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diatur mengenai waktu kerja karyawan atau. melaksanakan pekerjaan di perusahaan. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasi kemungkinan eksploitasi terhadap tenaga kerja Indonesia. Publisher: CV. Hak Karyawan Menurut UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia. kesempatan kerja; c. RUU tentang Cipta Kerja merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan metode omnibus law yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang berdampak terhadap 1. Tinjauan mengenai Tenaga Kerja, Pekerja, dan Ketenagakerjaan a. 39 Tahun 2004. Ketika masalah ketidaksetaraan gender seperti terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan bisa diatasi sebuah negara,. 23 Perlindungan hukum terhadap para tenaga kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku di perusahaan. com - Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Menurut Imam Soepomo bahwa pengertian perlindungan hukum bagi tenaga kerja adalah penjagaan agar pekerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan 3. Tenaga kerja (manpower) merupakan penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Perlindungan pengupahan telah diatur secara jelas dalam Pasal 88 Undang-Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja sehingga menumbuhkan lingkungan kerja yang aman. peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; d. Adalah serangkaian kegiatan tindakan pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik PNS menurut cara yang diatur dalam kitab UU Hukum Acara Pidana. Hal-hal yang dikaji dalam. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja. Perlindungan hukum terhadap terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja. kesempatan kerja; c. Pasal 8 (1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi : a. Pelaksana . Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia terkait mengenai hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dengan buruh dalam pembuatan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang. 2 (2016): 1–15. Perlindungan ekonomisFebri Jaya, Andy Sanjaya, Perbandingan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia Dan Singapura Kata Kunci : Tenaga Kerja Wanita, Perlindungan Hukum, Perbandingan Hukum; PENDAHULUAN Di masa modern ini khususnya terkait dengan hal emansipasi wanita, yang berhak bekerja dan menjadi tenaga kerja tidak hanya laki-laki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang dirumahkan dan di PHK akibat pandemi COVID-19 serta upaya. Dan. Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. . 100 Tahun 1953 mengenai Pengupahan yang Sama Bagi tenaga Kerja Wanita dan Pria Untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya. teknis yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja/pekerja agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan, dan sebagai usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. terhadap tenaga kerja Indonesia C. Adapun yang menjadi tujuan keselamatan kerja menurut Buntarto (2015 : 6) adalah sebagai berikut: 1. Setiap karyawan perempuan berhak mendapatkan cuti hamil selama 1,5 bulan, cuti melahirkan selama 1,5. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. Konsep Total Labour Force ini merumuskan jumlah keseluruhan dari angkatan kerja yang tidak dilembagakan dan yang berusia 16 tahun. K3 merupakan suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. . Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan, Jakarta: Djambatan, hal. Lingkup perlindungan terhadap pekerja / buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,antara lain secara garis besar meliputi: 1. Kelalaian dalam K3 masih menjadi permasalahan serius yang telah banyak menelan korban. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait. 13 Tahun 2003 pada UU Ketenagakerjaan yaitu hak cuti hamil, melahirkan, keguguran dan haid. Kehadiran. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; c. Perlindungan Tenaga Kerja. Hal yang paling penting lainnya dalam hubungan industrial yang diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan adalah mengenai jam kerja, lembur, libur, hingga cuti. Tujuan dari diadakannya Hukum Ketenagakerjaan adalah untuk: 1. Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Indonesia sebagai perantara Tenaga Kerja Indonesia untuk memberikan perlindungan. 1 Undang-undang no. tertentu mengenai ketenagakerjaan. 1. UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 3. Tenaga Kerja. (2016). Manfaat K3 untuk Negara. Jenis Perlindungan Sosial Tenaga Kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun. Manajemen tenaga kerja adalah upaya mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan demi melindungi karyawan yang sedang bekerja dan menjaga kesehatan karyawan dengan baik. Erwan Baharuddin, Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar. Keselamatan kerja dapat dicapai melalui penerapan ergonomi, ergometri, otomatisasi, dan mekanisme peralatan perlindungan diri, waktu kerja, lingkungan kerja, serta faktor manusia yang berupaya melindungi tenaga kerja. ISBN: 978-623-419-325-1. Perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja; 4. 3Ibid. ISBN: 978-623-419-325-1. 3. Halaman ini merupakan versi asli dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. By M. pemerintah daerah terkait perlindungan terhadap TKI. penduduk dan tenaga kerja; b. Tenaga kerja merupakan pelaksana pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kualitas kehidupan yang. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan. hubungan industrial; f. Dalam Undang-UndangB. Bila dijabarkan secara lebih konkret, tujuan K3 sebagaimana dikutip dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan adalah sebagai berikut: Agar setiap pegawai. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI. Perlindungan sosial adalah perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja; 2. perencanaan tenaga kerja makro; dan b. Tujuan. 6 Peni Susetyorini, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DI Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia. latar belakang Konferensi Tenaga Kerja Internasional. 1. Oleh karena itu, sekarang ini pemerintah memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja dengan hadirnya peraturan di UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dapat dilihat secara detail mengenai klasifikasi maupun detailnya terhadap para pengusaha maupun tenaga kerja. Perlindungan Sosial merupakan kewajiban Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan pelindungan bagi calon pekerja migran Indonesia dan / atau pekerja migran Indonesia yang meliputi; peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi, penyediaan. Perlindungan di bidang pengupahan bagai tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar tenaga kerja. Pengertian diatas jelaslah bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang (j aminanSanksi pidana menurut UU ini menyatakan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh. Hak Pekerja Perempuan. Jaminan sosialbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e , huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3. tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (unemployed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam perminggu. 8 mengenai perlindungan hak pekerja dan promosi kondisi kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya. Walaupun diterbitkan pada tahun 1970, Undang-undang ini masih eksis hingga saat ini. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Golongan Umur dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya, 2008 - 2022. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum dilakukan perubahan. misalnya perlindungan bagi tenaga kerja terhadap pengusaha”. Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 40 persen dibanding tahun sebelumnya. PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI . Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. PENJELASAN UMUM. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja; d. Mempekerjaan pekerja dengan menggunakan sistem alih daya atau outsourcing merupakan suatu kegiatan yang senyatanya memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan maupun tenaga kerja itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, terdapat 3 tujuan utama dari penerapan K3, yakni: Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Pada akhir 2022, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Implementasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Pada Tahap Pra Penempatan (Studi Kasus TKI Kota Palembang). No 55 Tahun 1969); 13. Dari keseluruhan tenaga kerja tersebut, penulis memilih 8 (delapan) orang tenaga kerja yang dijadikan sumber untuk diwawancarai, yaitu: 1) Kojin (Tenaga kerja tetap PT. Hasibuan Upah sebagai balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan yang tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. sebelum, selama dan sesudah masa kerja, sesuai dengan teori tujuan hukum ketenagakerjaan. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 19 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesehatan Kerja. Menurut UU No. 1. 2018. Dalam pelaksanaannya kadang ditemui permasalahan-permasalahana. Jokowi menyebutkan, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluhan UU. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan dan. POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN (Konsep Ideal Perlindungan Tenaga Kerja Lokal) April 2023. menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan jaminan terhadap pekerjaan yang layak; 3. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja. • Serikat pekerja/serikat buruh wajib berjuang untuk melindungilayak, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak tenaga kerja”. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada ditempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatkan produksi dan produktifitas kerja. b. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pada UU Ketenagakerjaan yaitu hak cuti hamil, melahirkan, keguguran dan haid. Cara pencapaian keselamatan kerja. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan. PENDAHULUAN. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI. 2. 4 Outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborong pekerjaan dan penyedia jasa pekerja/buruh. perencanaan tenaga kerja mikro. Pasal 5 : setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan; 3. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Korespondensi: [email protected] Lembaga Penelitian SMERU, Juni 2003 I. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Pasal 8 (1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi : a. tenaga kerja dan keluarganya. Untuk mencapai / melaksanakan keadilan sosial bidang ketenagakerjaan. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas mengenai diskriminasi di tempat kerja sehingga kita mengacu pada UU No. Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu pertama, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja lansia untuk mendapatkan kesempatan kerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan lansia. adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu; dan 3. C. Menurut Soepomo bahwa perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : a. 2 tahun 2015 belum cukup memungkinkan untuk PRT menjalani kelayakan hidup, dan kekuatan hukum PRT dianggap begitu lemah. (2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. . Jenis pekerjaan yang paling banyak dilaksanakan oleh PMI. Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras,. Tujuan dari diadakannya Hukum Ketenagakerjaan adalah untuk: 1. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja; c. 3 Tahun 1992 Pasal 10”. Permasalahannya adalah, bagaimana dengan tenaga kerja Indonesia yang terlibat dengan tindak pidana, terlebih tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman matiPerlindungan Konstitusional dari Kekerasan. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan yang erat kaitannya dengan output produksi. Abstract. Baca juga: Pengertian, Manfaat, Tujuan, dan Cara. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b. Pemerintah dan badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja harus melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan. 05.